Jakarta, 15 November 2024 – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengadakan pertemuan strategis dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di Jakarta untuk membahas langkah-langkah menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan berprinsip RAMAH (Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis). Pertemuan ini menghasilkan sejumlah kesepakatan penting terkait kolaborasi antara Kemendikdasmen dan Polri.
Dalam pembukaannya, Abdul Mu’ti menyampaikan apresiasi atas komitmen Polri dalam mendukung program pendidikan nasional. Salah satu kesepakatan utama adalah penerapan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian konflik atau persoalan di lingkungan pendidikan. "Kami sepakat bahwa persoalan di sekolah perlu diselesaikan melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah, sesuai prinsip restorative justice," kata Mendikdasmen.
Program Polisi Mengajar menjadi salah satu inovasi yang dibahas dalam pertemuan ini. Melalui program ini, anggota Polri akan terlibat dalam memberikan layanan pendidikan di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). "Kami ingin memastikan pendidikan dapat diakses oleh semua anak Indonesia, termasuk di daerah terpencil yang sulit terjangkau," ujar Abdul Mu’ti.
Kemendikdasmen dan Polri juga berencana memperbarui Nota Kesepahaman (MoU) yang sebelumnya telah berjalan. Pembaruan ini mencakup inisiatif baru seperti penyuluhan di sekolah terkait ketertiban masyarakat dan program Polisi Masuk Sekolah. Program ini bertujuan mencegah potensi kejahatan di lingkungan pendidikan dan meningkatkan kesadaran siswa terhadap isu-isu sosial.
Selain itu, ada kesepakatan untuk menghidupkan kembali program Pramuka Bhayangkara, yang bertujuan membentuk karakter disiplin dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar. Program ini diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai positif, seperti keberanian, tanggung jawab, dan kerja sama.
Abdul Mu’ti juga menyoroti pentingnya revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Menurutnya, revisi ini diperlukan untuk memberikan perlindungan lebih baik bagi guru dari sisi profesionalisme dan keamanan.
“Kami tengah mengkaji opsi revisi atau pembentukan undang-undang baru untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi tenaga pendidik,” jelasnya.
Isu terkait perlindungan siswa dari kekerasan fisik, sosial, maupun psikologis turut menjadi fokus. Abdul Mu’ti mengusulkan pengembangan Kate School, model pendidikan khusus untuk anak-anak dengan masalah sosial dan psikologis, serta mengadopsi pendekatan forging yang sudah diterapkan beberapa organisasi sosial.
“Kami harus memastikan anak-anak korban kekerasan tetap bisa mendapatkan pendidikan yang layak tanpa mengalami stigma negatif,” ujarnya.
Kapolri menyampaikan dukungannya untuk inisiatif ini, terutama dalam mencegah potensi ancaman seperti narkoba, tawuran, dan konten negatif di media online. "Kami ingin memastikan sekolah menjadi tempat yang benar-benar aman untuk semua siswa," kata Kapolri.
Salah satu upaya konkret adalah rencana sosialisasi di sekolah tentang bahaya narkoba dan tawuran, serta pelatihan khusus bagi siswa dan guru untuk mengelola konflik secara efektif. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran siswa terhadap ancaman sosial sekaligus membangun keterampilan hidup yang lebih baik.
Kapolri juga menegaskan pentingnya sinergi antara Polri dan Kemendikdasmen dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif. "Kami siap mendukung berbagai program yang bertujuan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman," tambahnya.
Pertemuan ini menghasilkan komitmen untuk segera menindaklanjuti kesepakatan melalui perjanjian kerja sama yang lebih detail. Kemendikdasmen dan Polri berjanji meluncurkan program-program nyata yang dampaknya dapat dirasakan oleh siswa dan tenaga pendidik di seluruh Indonesia.
“Kami ingin memastikan bahwa pendidikan di Indonesia tidak hanya inklusif dan berkualitas, tetapi juga aman bagi seluruh peserta didik,” kata Abdul Mu’ti.
Kerja sama ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik, sekaligus mendukung pembentukan karakter positif bagi generasi muda. Program pendidikan yang komprehensif dan humanis menjadi langkah penting menuju visi Indonesia Emas 2045.
Abdul Mu’ti menutup pertemuan dengan optimisme tinggi bahwa kolaborasi antara Kemendikdasmen dan Polri akan membawa dampak signifikan. “Melalui sinergi ini, kita membangun generasi bangsa yang tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki karakter kuat dan jiwa yang tangguh,” pungkasnya.
Dengan semangat kerja sama ini, Kemendikdasmen dan Polri siap menghadirkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan ramah bagi seluruh siswa Indonesia. Program ini menjadi langkah nyata untuk memastikan bahwa pendidikan tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga melindungi.
0 Comments
Terimakasih