Dalam sambutannya, Abdul Mu'ti mengungkapkan semangat besar Kemendikdasmen dalam mendukung tujuan negara yang tercantum dalam UUD 1945, yang salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. "Visi kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah pendidikan bermutu untuk semua, sesuai dengan amanat dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional," ujar Mendikdasmen Abdul Mu'ti.
Abdul Mu'ti kemudian memaparkan enam program prioritas yang akan menjadi fokus utama Kemendikdasmen. Program pertama adalah Penguatan Pendidikan Karakter. Program ini bertujuan untuk membentuk karakter siswa melalui berbagai kegiatan, termasuk pelatihan bimbingan konseling untuk guru kelas dan guru agama, serta pengangkatan guru bimbingan konseling (BK) di sekolah-sekolah. Selain itu, juga akan ada penanaman karakter tujuh kebiasaan anak Indonesia dan pemberian makan siang bergizi di sekolah.
Program kedua adalah Wajib Belajar 13 Tahun dan Pemerataan Kesempatan Pendidikan. Dalam program ini, Kemendikdasmen akan mendorong pelaksanaan pendidikan yang inklusif melalui afirmasi pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, seperti rumah belajar, pendidikan jarak jauh, dan PAUD. Tak hanya itu, pemerintah juga akan memfasilitasi relawan mengajar untuk menjangkau daerah-daerah terpencil yang masih sulit mengakses pendidikan.
Selanjutnya, Abdul Mu'ti menjelaskan program ketiga yang fokus pada Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi, dan Kesejahteraan Guru. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara memperbaiki kompetensi guru melalui pelatihan dan sertifikasi, serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Salah satu targetnya adalah memastikan setiap guru memiliki kualifikasi minimal Diploma IV atau Strata Satu (D-IV/S-1).
Program keempat yang dipaparkan adalah Penguatan Pendidikan Unggul, Literasi, Numerasi, dan Sains Teknologi. Program ini bertujuan untuk memperkenalkan pendidikan matematika, sains, dan teknologi sejak usia dini. Selain itu, program ini juga berfokus pada pendirian dan pengembangan sekolah unggul serta penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan kejuruan untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan siap menghadapi tantangan dunia kerja.
Program kelima adalah Pemenuhan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana. Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa banyak sekolah yang membutuhkan renovasi dan perbaikan fasilitas untuk mendukung proses belajar mengajar yang lebih baik. Oleh karena itu, salah satu fokus Kemendikdasmen adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana pendidikan di seluruh Indonesia.
Terakhir, program keenam yang dipaparkan adalah Pembangunan Bahasa dan Sastra. Dalam program ini, Kemendikdasmen akan memperjuangkan pemartabatan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, melindungi bahasa daerah, serta mengupayakan internasionalisasi bahasa Indonesia. Salah satu langkah awal yang telah dilakukan adalah gerakan bangga, mahir, dan maju dengan bahasa Indonesia yang diluncurkan pada peringatan Sumpah Pemuda.
Mendikdasmen juga menegaskan pentingnya partisipasi seluruh elemen dalam ekosistem pendidikan untuk mewujudkan visi dan misi kementerian. "Pendidikan harus melibatkan semua komponen masyarakat, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, untuk mengendalikan dan memastikan mutu layanan pendidikan," tambah Abdul Mu'ti.
Sebelum mendengarkan pemaparan Mendikdasmen, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan pengantar rapat kerja. Ia mengungkapkan bahwa meskipun sudah banyak capaian positif dalam bidang pendidikan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satu isu yang diangkat adalah anggaran pendidikan yang belum mencukupi kebutuhan. Hetifah menyoroti bahwa meskipun ada peningkatan anggaran pendidikan sejak 2019, hanya sekitar 15 persen dari belanja wajib dalam APBN yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbudristek).
Hetifah juga menambahkan bahwa hanya sedikit daerah yang memenuhi kewajiban alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD, sesuai dengan amanat konstitusi. "Hanya enam provinsi dan dua kabupaten/kota yang mengalokasikan anggaran APBD mereka untuk pendidikan sebesar 20 persen," ungkapnya. Oleh karena itu, Hetifah mengajak Komisi X untuk terus melakukan pengawalan terhadap program-program kementerian, terutama dalam hal anggaran.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi X DPR RI menyatakan kesiapan Komisi X untuk berkolaborasi dengan kementerian terkait dalam tiga fungsi utama mereka, yaitu fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan. Hetifah menegaskan pentingnya sinergi antara DPR dan pemerintah dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan program pendidikan yang telah direncanakan.
Anggota Komisi X, Sofyan Tan, juga memberikan perhatian khusus pada Program Indonesia Pintar (PIP). Ia menilai bahwa program ini memberikan dampak positif yang signifikan bagi pendidikan anak-anak Indonesia, terutama bagi keluarga kurang mampu. Namun, ia meminta agar satuan biaya untuk PIP, khususnya untuk tingkat SD dan SMP, dapat ditingkatkan mengingat sudah cukup lama tidak ada penyesuaian. Sofyan menekankan pentingnya penyesuaian tersebut agar bantuan pendidikan dapat lebih efektif mendukung siswa di jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Sofyan juga mengusulkan agar besaran bantuan untuk siswa SD dan SMP ditingkatkan dari yang sebelumnya Rp 450 ribu per tahun dan Rp 750 ribu per tahun, menjadi lebih tinggi, seperti yang sudah dilakukan pada tingkat SMA dan SMK yang baru saja mendapatkan kenaikan. Ia berharap dengan adanya kenaikan ini, lebih banyak siswa yang dapat merasakan manfaat dari program tersebut.
Sebagai penutup, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan kembali komitmen Kemendikdasmen untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik bagi semua anak Indonesia. "Kami akan terus berusaha untuk menciptakan pendidikan yang bermutu dan merata, dengan melibatkan seluruh pihak dalam upaya memajukan dunia pendidikan di Indonesia," ujar Abdul Mu'ti.
.jpg)
0 Comments
Terimakasih