Pada hari Senin, 11 November 2024, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming, bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, serta Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Hetifah Sjaifudian, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Jakarta. Rakor ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dari seluruh Indonesia, yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pendidikan dan mencari solusi atas berbagai masalah yang terus berulang di sektor pendidikan.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres Gibran menyoroti beberapa isu utama yang dianggapnya masih menjadi tantangan utama dalam kebijakan pendidikan Indonesia, yang salah satunya adalah kebijakan zonasi. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan, Wapres menyadari bahwa implementasinya belum sempurna. Ia mengungkapkan bahwa kebijakan zonasi perlu evaluasi lebih lanjut, terutama terkait dengan distribusi guru yang belum merata dan ketidaksetaraan fasilitas pendidikan antar wilayah. "Zonasi, sekali lagi, ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah," ujar Wapres Gibran dengan tegas.
Pentingnya perlindungan terhadap guru dan anak-anak di sekolah juga menjadi perhatian utama Wapres. Ia menekankan bahwa sekolah seharusnya menjadi lingkungan yang aman dan nyaman baik bagi guru maupun murid. Wapres mengungkapkan kekhawatirannya atas masih terjadinya kekerasan dan kasus bullying di lingkungan sekolah, yang dapat mengganggu kenyamanan belajar. Ia pun menegaskan, "Jangan ada lagi kasus kekerasan, kasus bullying. Jangan ada lagi kasus kriminalisasi guru." Pernyataan ini menunjukkan komitmennya untuk memastikan bahwa lingkungan pendidikan harus bebas dari kekerasan dan intimidasi.
Selain itu, Wapres Gibran juga memberikan perhatian khusus terhadap program-program yang dapat mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk menghadapi tantangan teknologi di masa depan. Salah satu langkah yang ia dukung adalah pelajaran coding dan matematika yang diperkenalkan sejak dini. Menurutnya, penguasaan teknologi dan keterampilan matematika sangat penting untuk menghasilkan generasi muda yang siap menjadi ahli teknologi di masa depan. Ini sejalan dengan visi Indonesia untuk mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi dan sains.
Mengakhiri arahannya, Wapres Gibran meminta agar program strategis dari Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), dapat diawasi dan dilaksanakan dengan baik. Program ini bertujuan untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan akses terhadap makanan bergizi yang mendukung tumbuh kembang mereka. "Mohon program ini dikawal dengan baik, anak-anak kita dikawal dengan baik," ucapnya, menekankan pentingnya pemenuhan gizi yang baik bagi generasi penerus bangsa.
Rapat Koordinasi ini juga membahas berbagai kebijakan penting lainnya, termasuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan rekrutmen Guru ASN PPPK. Kedua topik ini menjadi perhatian utama dalam diskusi karena langsung memengaruhi akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Wapres Gibran menyebutkan bahwa meskipun kedua kebijakan tersebut penting untuk memastikan pemerataan pendidikan, tantangan dalam pelaksanaannya tetap ada, seperti keterbatasan infrastruktur pendidikan dan daya tampung sekolah yang tidak merata di seluruh daerah.
Selain itu, masalah distribusi guru yang belum optimal di beberapa wilayah juga menjadi sorotan. Di banyak daerah terpencil dan daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, kekurangan tenaga pendidik masih menjadi masalah serius yang memengaruhi kualitas pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan distribusi guru dan pelatihan terus menjadi hal yang perlu dibenahi.
Melalui Rakor ini, diharapkan solusi yang dihasilkan dapat lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Para Kepala Dinas Pendidikan yang hadir berasal dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, sehingga pembahasan masalah pendidikan bisa lebih terperinci dan menyentuh permasalahan di tingkat lokal. Gibran berharap, dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, implementasi kebijakan pendidikan dapat berjalan lebih efektif.
Salah satu tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan PPDB adalah ketidakmerataan infrastruktur pendidikan. Beberapa daerah masih kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai, sementara daerah lainnya memiliki jumlah sekolah yang terbatas. Hal ini menyebabkan tidak semua anak Indonesia dapat mengakses pendidikan dengan mudah. Wapres mengimbau agar pemerintah daerah bisa lebih aktif mengidentifikasi dan mengatasi masalah ini, serta memastikan bahwa setiap anak di seluruh wilayah Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.
Di sisi lain, rekrutmen Guru ASN PPPK juga memerlukan perhatian lebih. Meskipun ada upaya untuk memperbaiki distribusi guru melalui kebijakan ini, kenyataannya masih banyak daerah yang kesulitan mendapatkan guru berkualitas. Wapres mengingatkan bahwa distribusi guru yang adil dan merata sangat penting untuk menciptakan kualitas pendidikan yang setara di seluruh Indonesia. Pemerintah daerah diminta untuk memastikan bahwa rekrutmen guru dilakukan dengan adil dan sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah.
Sebagai penutup, Rakor ini menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dalam upaya mewujudkan pemerataan pendidikan yang berkualitas, peran Kepala Dinas Pendidikan di setiap daerah sangatlah vital. Wapres berharap, dengan adanya kolaborasi yang lebih erat, berbagai kebijakan pendidikan yang telah diterapkan dapat berjalan lebih baik dan membawa dampak positif bagi masa depan bangsa.
Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta perwakilan dari berbagai lembaga terkait. Mereka turut memberikan masukan dan kontribusi dalam rangkaian diskusi yang bertujuan untuk menyusun langkah-langkah konkret dalam menghadapi tantangan pendidikan di Indonesia. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan kebijakan pendidikan dapat terus disempurnakan dan diperbaiki untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh anak bangsa.
0 Comments
Terimakasih